Perkembangan Pengelolaan Sampah Dari Aspek Kelembagaan di Kelurahan Panjunan
Oleh: Mochamad Andi Nurfauzi
Kelurahan Panjunan di Kecamatan Astanaanyar merupakan wilayah padat dengan luas 39,5 hektare dan jumlah penduduk yang tersebar dalam 1.738 kepala keluarga di enam RW. Dominasi permukiman dalam struktur ruang kelurahan membuat sampah rumah tangga menjadi sumber timbulan terbesar yang harus ditangani setiap hari. Kondisi ini menuntut Panjunan memiliki tata kelola persampahan yang tidak hanya bertumpu pada sarana prasarana, tetapi juga pada struktur kelembagaan yang mampu menghubungkan peran kelurahan, RW, petugas lapangan, serta partisipasi warga. Panjunan juga menjadi wilayah piloting Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kelurahan yang disusun bersama IATL ITB dan didukung Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial melalui Program Urban Futures. Kehadiran piloting ini menempatkan Panjunan sebagai laboratorium kebijakan untuk membangun kelembagaan persampahan berbasis komunitas yang lebih terstruktur.
Tingkat pemilahan di Panjunan baru mencapai lima puluh tiga persen atau sembilan ratus dua puluh kepala keluarga. Dari perspektif kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa norma pemilahan telah diperkenalkan, namun belum cukup kuat menjadi aturan sosial yang mengikat seluruh warga. Ketika hampir separuh rumah belum memilah, sistem pengumpulan dan pengolahan menjadi bekerja lebih berat. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya melembaga dan masih bergantung pada intensitas sosialisasi, dukungan struktural RW, serta kapasitas petugas dalam memastikan alur pengumpulan berjalan konsisten. Piloting PSTK di Panjunan diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat norma kolektif ini melalui mekanisme formal, standar operasional, dan pembagian peran yang lebih jelas.
Sistem pengumpulan di Panjunan menunjukkan pembagian kerja yang mencerminkan struktur kelembagaan operasional yang sudah terbangun. Untuk sampah organik, terdapat empat petugas pengumpul yang bekerja setiap Senin hingga Sabtu, serta satu petugas khusus pencatat. Para petugas ini berada dalam pembiayaan DLH dan berfungsi sebagai operator garis depan yang memastikan alur organik dari rumah tangga menuju fasilitas pengolahan berjalan stabil. Mereka menggunakan ember sebagai wadah awal dan dua unit motor tiga roda untuk mengangkut sampah dari RW ke lokasi pengolahan. Sementara itu, sampah residu ditangani oleh petugas gerobak sampah. Namun, keduanya bekerja dalam sistem yang terpisah dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kelembagaan PSTK (Pengolahan Sampah Tingkat Kawasan), sehingga koordinasi lintas jenis sampah masih bergantung pada inisiatif lapangan. Padahal, PSTK dirancang sebagai simpul pengelolaan kawasan yang seharusnya mengatur alur material dari rumah tangga hingga fasilitas pengolahan. Ketika pengumpul organik, daur ulang, dan residu belum terhubung dalam satu mekanisme PSTK, maka alur kerja menjadi tidak sinkron, monitoring sulit dilakukan, dan efisiensi kawasan tidak tercapai. Integrasi ini penting agar PSTK tidak hanya berperan dalam fasilitas pengolahan, tetapi juga pusat kendali operasional yang menyatukan petugas, rute pengumpulan, volume masuk, hingga standar pemilahan warga secara menyeluruh.
Pada sisi lain, TPS3R di Panjunan memiliki peran besar sebagai simpul operasional. Terdapat enam petugas resmi dan tiga relawan sehingga total sembilan orang terlibat setiap hari. Pembagian tugasnya terdiri dari empat petugas pengangkut, satu petugas edukasi, dan satu petugas pengolah. Jam kerja mereka dimulai pukul delapan pagi hingga empat sore, dengan fleksibilitas waktu tergantung banyaknya pekerjaan. Namun dari perspektif kelembagaan, TPS3R menghadapi tantangan penting dalam hal pembiayaan. Dari enam petugas, hanya lima yang masuk dalam skema THL DLHK, itu pun anggaran THL tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai honor. Sebagian dari dana tersebut harus dipakai untuk operasional harian seperti bahan bakar, perawatan sarana, atau pengadaan peralatan. Konsekuensinya, honor petugas menjadi terbagi-bagi dan relawan tidak memiliki jaminan pendanaan tetap. Struktur pembiayaan seperti ini membuat keberlanjutan layanan bergantung pada komitmen individu, bukan pada stabilitas institusi, sehingga menegaskan pentingnya hadirnya PSTK sebagai penguat kerangka kelembagaan.
Pada aspek pengolahan organik, Panjunan memiliki tiga petugas yang menjalankan pengolahan dengan metode komposting, ecoenzym, dan budidaya BSF. Komposting menjadi metode dominan dengan porsi delapan puluh persen, disusul ecoenzym lima belas persen, dan BSF lima persen. Meskipun volume organik yang masuk harian sekitar empat puluh kilogram, kapasitas kompostingnya sebenarnya dapat mencapai satu koma dua lima ton per hari berkat dukungan mesin pencacah dan infrastruktur pengolahan yang relatif lengkap. Namun, kapasitas besar ini hanya dapat tercapai apabila aliran organik dari warga stabil—dan stabilitas ini kembali bergantung pada kekuatan kelembagaan pemilahan, efektivitas petugas lapangan, serta integrasi bank sampah dalam alur daur ulang
Kelembagaan pengelola sampah dalam sistem ini merupakan komponen penting karena berfungsi sebagai penghubung antara warga, petugas, dan rantai daur ulang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pemilahan warga. Tanpa aliran material yang stabil, bank sampah akan kesulitan menjalankan fungsi ekonominya. Di sinilah PSTK menjadi relevan, karena dapat memperkuat struktur insentif, pengaturan operasional, dan pembagian peran agar alur material lebih terjaga.
Secara keseluruhan, Panjunan memiliki fondasi kelembagaan yang cukup jelas: kelurahan sebagai fasilitator, RW sebagai penggerak sosial, petugas sebagai operator teknis, dan warga sebagai aktor utama perubahan perilaku. Dengan adanya piloting PSTK, Panjunan berada pada posisi strategis untuk memperkuat koordinasi antar-aktor dan mendorong pemilahan sebagai norma kolektif. Jika integrasi kelembagaan ini berjalan baik, Panjunan berpotensi menjadi model kelurahan dengan tata kelola sampah yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan.
Facebook
Twitter
Whatsapp